11 Februari 2020 12:29:26
Ditulis oleh admin

BPD Desa Sembung

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

No

Nama/Tempat Tgl.Lahir

Jabatan

 

Keterangan

 

1

2

3

4

1

SETYA PAMBUDI

Tuban, 25 April 1981

KETUA

 

Merangkap Anggota

2

SRI KUNDARI

Tuban, 06 Februari 1981

WAKIL KETUA

Merangkap Anggota

3

M. EKHWAN FAHRUDIN

Tuban, 25 Oktober 1992

SEKRETARIS

Merangkap Anggota

4

MOH. MUQORROBIN

Tuban, 02 Agustus 1968

KETUA BIDANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBINAAN  KEMASYARAKATAN

Merangkap Anggota

5

IMRON ROSYADI

Tuban, 21 April 1974

KETUA BIDANG

PEMBANGUNAN  DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Merangkap Anggota

6

SRI NINGSIH

Tuban, 23 Maret 1984

Anggota

 

7

NUR HUDA

Tuban, 25 Agustus 1979

Anggota

 

8

RUSDIMIN

Tuban, 15 Januari 1983

Anggota

 

9

SITI NUR CHOLISAH

Tuban, 30 April 1994

Anggota

 

 

 

 

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD Periode 2019-2025 bertepatan pada tanggal 11 Juni 2019 di pendopo kecamatan Parengan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota melalui Camat, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Wewenang BPD antara lain:

  • Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
  • Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
  • Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.



Kategori

Bagikan :

comments powered by Disqus